Setapak Langkah – 14 Mei 2026 | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat penggunaan transaksi non-tunai dalam pengelolaan dana desa demi meningkatkan transparansi dan mencegah penyalahgunaan.
Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memodernisasi sistem keuangan desa, menggantikan praktik pembayaran tunai yang rawan kebocoran dana.
Beberapa langkah utama yang diambil antara lain:
- Penerapan sistem pembayaran digital melalui aplikasi resmi yang terintegrasi dengan bank daerah.
- Pelatihan petugas desa dan perangkat desa mengenai penggunaan e-wallet serta rekening bank desa.
- Monitoring real-time transaksi melalui dashboard pusat yang dapat diakses oleh auditor independen.
- Penerapan sanksi administratif bagi desa yang tidak mematuhi prosedur non-tunai.
Dengan sistem non-tunai, setiap alokasi dana desa dapat tercatat secara otomatis, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran melalui portal terbuka. Selain itu, proses pencairan dana menjadi lebih cepat karena tidak lagi memerlukan proses fisik penyerahan uang tunai.
Para ahli menyatakan bahwa digitalisasi keuangan desa tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan layanan publik di tingkat desa, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Ke depan, Kemendagri berencana memperluas jaringan pembayaran digital ke seluruh desa di Indonesia, dengan target pencapaian 100% penggunaan transaksi non-tunai dalam lima tahun ke depan.
