Setapak Langkah – 14 Mei 2026 | Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk tetap terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat, setelah muncul spekulasi mengenai adanya intimidasi terhadap warga yang bersikap kritis.
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Istana Kepresidenan, KSP menolak keras tuduhan bahwa aparat pemerintah melakukan tekanan atau ancaman kepada kelompok aktivis, jurnalis, maupun warga biasa yang mengungkapkan pendapat yang berbeda. Menurutnya, tindakan intimidasi tidak sejalan dengan nilai‑nilai demokrasi yang menjadi landasan negara ini.
Ia menambahkan bahwa pemerintah secara rutin mengadakan forum dialog, konsultasi publik, dan platform daring yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun usulan kebijakan. Data internal Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa dalam tiga bulan terakhir, lebih dari 120.000 masukan telah diterima melalui portal Pengaduan Online dan Forum Kebijakan. Dari total tersebut, 78% di antaranya telah ditindaklanjuti atau menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan.
- Ruang dialog terbuka meliputi pertemuan tatap muka, webinar, dan media sosial resmi.
- Setiap masukan dicatat, dianalisis, dan dilaporkan secara periodik kepada tim kebijakan.
- Hasil evaluasi disampaikan kembali kepada publik dalam bentuk laporan transparansi.
KSP juga menyinggung bahwa penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat memicu persepsi negatif terhadap pemerintah. Oleh karena itu, ia mengimbau semua pihak untuk meneliti sumber informasi sebelum menyebarkannya.
Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai langkah konkret yang akan diambil untuk mencegah terjadinya intimidasi, KSP menjelaskan bahwa lembaga pengawas internal telah memperkuat prosedur pelaporan dan penanganan kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat. Setiap laporan akan diproses secara independen, dan pelaku yang terbukti melakukan intimidasi akan dikenakan sanksi administratif maupun hukum.
Komitmen terbuka ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara serta memperkuat budaya partisipasi aktif dalam proses demokratis.
