Setapak Langkah – 12 Mei 2026 | Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti tiga faktor krusial yang harus menjadi landasan utama: kapasitas tata kelola, integritas, dan kontrol publik. Menurutnya, tanpa ketiga unsur tersebut, upaya pengelolaan dana Otsus tidak akan mampu menghasilkan pembangunan berkelanjutan yang benar‑benar mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua.
Komarudin menegaskan bahwa kapasitas tata kelola mencakup kemampuan institusi daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau program pembangunan secara profesional. Hal ini meliputi penyusunan anggaran yang transparan, penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pelaporan, serta pelatihan sumber daya manusia agar dapat mengelola dana publik dengan efisien.
Integritas menjadi pilar selanjutnya. Penguatan etika kerja, penerapan kode etik yang ketat, serta penegakan sanksi terhadap praktik korupsi diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan dana. Komarudin menambahkan bahwa lembaga pengawas internal dan eksternal harus berkolaborasi secara intensif untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini.
Kontrol publik, atau partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan, dianggap sebagai mekanisme penguat akuntabilitas. Melalui forum konsultasi, pelaporan berbasis daring, dan akses terbuka terhadap data keuangan, warga Papua dapat berperan serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk proyek pembangunan benar‑benar sampai ke tangan penerima manfaat.
- Kapasitas Tata Kelola: Pelatihan SDM, penggunaan sistem e‑budgeting, dan perencanaan berbasis data.
- Integritas: Penegakan kode etik, audit independen, dan sanksi tegas bagi pelanggaran.
- Kontrol Publik: Forum warga, portal transparansi, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
Dengan menekankan ketiga pilar tersebut, DPR berharap Otsus Papua dapat menjadi model pengelolaan dana otonomi khusus yang berhasil, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan pusat.
