Setapak Langkah – 11 Mei 2026 | Sejumlah warga Kelurahan Tamalanrea, Makassar, yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Makassar (Geram) mengajukan tuntutan kepada Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang direncanakan di kawasan tersebut.
Geram menilai bahwa proyek ini belum melalui proses kajian yang transparan dan memadai, terutama terkait dampak lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kepastian hukum atas lahan yang akan dipergunakan.
- Aspek lingkungan: Warga mengkhawatirkan potensi pencemaran udara dan air akibat pembakaran sampah serta peningkatan bau tidak sedap.
- Kesehatan: Risiko penyakit pernapasan dan gangguan kesehatan lain dianggap belum dievaluasi secara ilmiah.
- Kepemilikan lahan: Beberapa warga mengklaim bahwa lahan yang dijadikan lokasi PLTSa merupakan hak milik pribadi atau komunitas yang belum mendapat kompensasi yang adil.
Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menanggapi bahwa proyek PLTSa merupakan bagian dari upaya diversifikasi energi dan pengelolaan sampah kota. Namun, mereka juga menyatakan kesediaan untuk membuka dialog dengan warga dan melakukan audit independen.
Geram menuntut agar Pemerintah melakukan langkah-langkah berikut:
- Penghentian sementara pembangunan hingga studi dampak lingkungan (AMDAL) selesai dan disosialisasikan secara terbuka.
- Penyediaan data lengkap mengenai rencana teknis, sumber dana, dan mekanisme pengelolaan limbah.
- Pelibatan perwakilan warga dalam forum konsultasi publik yang bersifat berkelanjutan.
- Penjaminan kompensasi yang adil bagi pemilik lahan yang terdampak.
Sementara itu, sejumlah organisasi lingkungan hidup setempat mendukung aksi warga dengan menekankan pentingnya solusi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, seperti program daur ulang dan pengomposan, yang tidak menimbulkan risiko kesehatan.
Jika tuntutan ini tidak direspons, Geram berpotensi menggalang aksi protes lebih besar, termasuk demonstrasi damai di depan kantor Walikota Makassar. Pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan energi kota dengan hak dan kesejahteraan masyarakat.
