Setapak Langkah – 07 Mei 2026 | Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di sebuah pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada pertemuan internal baru-baru ini, komisi menuntut agar kepolisian segera menangkap tersangka yang telah ditetapkan pada 28 April 2026, namun hingga kini belum ditangkap dan keberadaannya tidak diketahui.
Kasus tersebut melibatkan seorang individu yang diidentifikasi dengan inisial “AS”. Ia diduga melakukan tindak kekerasan seksual terhadap beberapa korban di lingkungan pesantren. Meskipun penyelidikan awal telah menghasilkan penetapan tersangka, pihak kepolisian belum melakukan penangkapan, yang menimbulkan keprihatinan di kalangan publik dan lembaga legislatif.
Komisi III DPR, yang membawahi urusan keamanan, pertahanan, dan hukum, mengeluarkan rekomendasi konkret, antara lain:
- Mengaktifkan mandat penangkapan segera terhadap AS.
- Menjamin keamanan dan perlindungan bagi korban serta saksi.
- Melakukan koordinasi intensif antara aparat kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan anak.
- Mengadakan audit internal pada unit kepolisian yang menangani kasus ini untuk mengidentifikasi potensi kelalaian.
- Menyampaikan laporan perkembangan kasus secara berkala kepada DPR dan publik.
Komisi juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas sebagai upaya mencegah terulangnya kasus serupa di lembaga keagamaan lainnya. “Kekerasan seksual di lingkungan pesantren tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga menodai kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan,” ujar Ketua Komisi III DPR dalam pernyataannya.
Selain itu, komisi menuntut agar kementerian terkait meningkatkan program edukasi tentang hak anak dan prosedur pelaporan bagi korban kekerasan seksual. Diharapkan langkah-langkah ini dapat mempercepat proses penangkapan, memberikan keadilan bagi korban, dan menegakkan supremasi hukum.
Kasus ini masih dalam proses penyelidikan, dan pihak berwenang diharapkan memberikan update terbaru dalam waktu dekat. Masyarakat menanti aksi nyata yang menunjukkan komitmen negara dalam melindungi anak dan menindak pelaku kejahatan seksual.
