Setapak Langkah – 07 Mei 2026 | Jabatan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dijadwalkan melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan ini untuk membahas proses pengadaan barang bagi program Sekolah Rakyat. Pertemuan ini diharapkan dapat memperjelas mekanisme pembelian, mengidentifikasi potensi penyimpangan, serta memastikan bantuan sampai kepada pihak yang tepat.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah yang menyediakan fasilitas belajar, perlengkapan, dan bahan ajar kepada sekolah-sekolah di daerah kurang mampu. Namun, belakangan muncul sorotan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang, menimbulkan pertanyaan publik mengenai penggunaan dana publik.
KPK mengundang Menteri Sosial setelah menerima laporan awal tentang dugaan ketidaksesuaian prosedur tender dan indikasi adanya praktik korupsi. Dalam audiensi, kedua belah pihak dijadwalkan meninjau dokumen kontrak, laporan keuangan, serta mekanisme evaluasi penawaran.
- Tujuan utama: memastikan prosedur pengadaan mematuhi peraturan perundang‑undangan.
- Fokus pembahasan: transparansi tender, verifikasi kualitas barang, serta mekanisme distribusi ke sekolah.
- Langkah selanjutnya: rekomendasi perbaikan prosedur dan kemungkinan audit lanjutan.
Pihak KPK menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti temuan dengan tindakan hukum bila terbukti adanya pelanggaran. Sementara itu, Kementerian Sosial berjanji akan meningkatkan pengawasan internal serta memperkuat koordinasi dengan lembaga anti‑korupsi.
Jika pertemuan ini menghasilkan rekomendasi yang konkrit, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat kembali berjalan lancar dan memberi manfaat maksimal bagi ribuan siswa yang membutuhkan.
