Setapak Langkah – 04 Mei 2026 | Direktorat Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengumumkan langkah tegas dengan memanfaatkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menindak pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi. Kebijakan ini bertujuan menurunkan insentif ekonomi bagi oknum yang menggelapkan atau menjual kembali subsidi tersebut.
Berikut rangkaian prosedur penegakan hukum yang diimplementasikan:
- Identifikasi dan pemantauan transaksi mencurigakan terkait BBM atau LPG bersubsidi.
- Penyelidikan oleh Bareskrim dengan kerja sama lembaga keuangan dan otoritas pajak.
- Penerapan Pasal TPPU untuk penyitaan aset yang diduga berasal dari hasil penyalahgunaan.
- Pengajuan berkas ke pengadilan untuk memperoleh putusan penyitaan permanen.
- Pemulangan hasil penyitaan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penegakan hukum yang lebih ketat diharapkan memberi efek jera, sehingga praktik penimbunan, penjualan gelap, atau pencurian subsidi dapat berkurang signifikan. Selain itu, langkah ini juga mendukung upaya pemerintah dalam melindungi keuangan negara dan memastikan subsidi tepat sasaran.
Penggunaan Pasal TPPU bukan hanya sekadar alat hukum, melainkan strategi jangka panjang untuk mengurangi kerugian negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun akibat penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi.
