Setapak Langkah – 04 Mei 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada hari Rabu memanggil Ketua Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Istana Kepresidenan di Hambalang, Bogor. Undangan tersebut merupakan lanjutan rapat terbatas yang diadakan satu hari sebelumnya, di mana Prabowo bertemu dengan sejumlah menteri serta pimpinan lembaga strategis negara.
Pertemuan itu dipandang sebagai upaya memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mengatasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, serta praktik keuangan gelap yang dapat merugikan negara. Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara PPATK dan kementerian keuangan, kepolisian, serta lembaga penegak hukum lainnya untuk mempercepat proses identifikasi transaksi mencurigakan.
Ketua PPATK, yang tidak disebutkan namanya dalam rilis resmi, diperkirakan akan menyampaikan laporan terbaru mengenai tren transaksi ilegal serta rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Antara isu yang menjadi fokus antara lain:
- Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan dan tantangan regulasi.
- Kasus pencucian uang yang melibatkan sektor properti dan infrastruktur.
- Kebutuhan pembaruan sistem pelaporan otomatis untuk mempercepat deteksi.
Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam pengelolaan dana publik. Ia meminta PPATK untuk memperluas jaringan kerjasama internasional demi menindak jaringan keuangan lintas batas.
Hasil pertemuan diharapkan akan dituangkan dalam rekomendasi kebijakan yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi antar lembaga pada minggu mendatang. Langkah ini sejalan dengan agenda reformasi keuangan yang telah menjadi prioritas pemerintah sejak awal masa kepresidenan.
