Setapak Langkah – 02 Mei 2026 | Baru-baru ini, seorang dokter yang bekerja di Klinik Universitas Negeri Riau (UNRI) dinonaktifkan setelah muncul dugaan pelecehan seksual terhadap seorang pasien. Penonaktifan tersebut dilakukan oleh pihak universitas sebagai langkah awal menanggapi laporan yang diterima.
Kasus ini pertama kali terungkap melalui laporan anonim yang disampaikan ke pihak manajemen UNRI. Menurut sumber internal, korban mengaku mengalami tindakan tidak pantas selama pemeriksaan rutin. Setelah menerima laporan, komite etika medis UNRI segera membuka penyelidikan internal.
Berikut merupakan rangkaian tindakan yang diambil oleh UNRI:
- Penonaktifan sementara dokter bersangkutan sejak tanggal 20 Mei 2023.
- Pembentukan tim investigasi independen yang terdiri dari akademisi, ahli hukum, dan perwakilan mahasiswa.
- Pengumpulan bukti, termasuk rekaman CCTV dan keterangan saksi.
- Penyampaian laporan hasil penyelidikan kepada pihak berwenang untuk proses hukum lebih lanjut.
Pihak UNRI menegaskan bahwa proses pemeriksaan akan berlangsung objektif dan transparan. Rektor UNRI, Prof. Dr. H. Abdul Halim, menyatakan komitmen universitas dalam menegakkan standar etika profesional serta melindungi hak dan keselamatan pasien.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan luas di kalangan mahasiswa, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum. Banyak yang menuntut adanya kebijakan yang lebih tegas dalam menangani pelanggaran etika medis, termasuk prosedur pelaporan yang lebih mudah diakses dan perlindungan bagi korban.
| Tahap | Deskripsi |
|---|---|
| 1. Laporan Diterima | 20 Mei 2023 – Laporan anonim masuk ke manajemen UNRI. |
| 2. Penonaktifan | 20 Mei 2023 – Dokter dinonaktifkan secara sementara. |
| 3. Pembentukan Tim | 22 Mei 2023 – Tim investigasi independen dibentuk. |
| 4. Pengumpulan Bukti | 23‑30 Mei 2023 – Pengambilan rekaman, wawancara saksi. |
| 5. Laporan Akhir | 5 Juni 2023 – Laporan diserahkan kepada kepolisian. |
Jika hasil investigasi menemukan bukti yang cukup, dokter tersebut dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin praktik. Selain itu, UNRI berjanji akan mengevaluasi kembali prosedur pelaporan internal agar kasus serupa dapat ditangani lebih cepat dan efektif.
Kasus ini menjadi contoh penting bagi institusi pendidikan dan layanan kesehatan di Indonesia untuk memperkuat mekanisme pengawasan serta menegakkan standar etika yang tinggi.
