Setapak Langkah – 02 Mei 2026 | Jalan Kongres Amerika Serikat menegaskan bahwa operasi militer yang sedang berlangsung di Iran melanggar konstitusi negara tersebut. Pernyataan ini muncul setelah Menteri Pertahanan, Pete Hegseth, mengungkapkan bahwa gencatan senjata dengan Iran masih dalam proses pembahasan, namun menekankan pentingnya mematuhi prosedur legislatif.
Para anggota Kongres, khususnya yang berada dalam komite Anggaran, menilai bahwa keputusan untuk melakukan serangan militer tanpa persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) dan Senat tidak sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur wewenang penggunaan kekuatan bersenjata. Mereka menambahkan bahwa Presiden tidak memiliki otoritas unilateral untuk melancarkan operasi yang dapat menimbulkan konsekuensi geopolitik yang luas.
- Pasal 1, Ayat 8 Konstitusi AS menyatakan bahwa hanya Kongres yang berhak mengesahkan deklarasi perang.
- Pasal 2, Ayat 2 memberikan Presiden kekuasaan sebagai panglima tertinggi, namun harus dengan persetujuan Kongres untuk penggunaan kekuatan militer yang signifikan.
Pete Hegseth menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan, “Kami terus mengevaluasi situasi di Iran dan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah militer selaras dengan kebijakan dalam negeri serta aturan konstitusional.” Ia juga menambahkan bahwa pemerintah sedang berkoordinasi dengan sekutu regional untuk mencari solusi diplomatik yang dapat menghentikan eskalasi.
Sejumlah anggota Kongres menuntut adanya rapat darurat untuk membahas kembali mandat militer dan mengusulkan revisi anggaran yang mencakup batasan penggunaan dana militer tanpa persetujuan legislatif. Jika tidak ada tindakan korektif, mereka mengancam akan mengajukan resolusi yang dapat menahan atau menangguhkan pendanaan militer terkait operasi di Iran.
Isu ini menambah ketegangan dalam hubungan Amerika Serikat dengan Iran, sekaligus menyoroti dinamika internal pemerintahan AS dalam mengelola kebijakan luar negeri yang sensitif. Pengamat politik menilai bahwa perdebatan konstitusional ini dapat mempengaruhi keputusan strategis selanjutnya, termasuk kemungkinan penarikan atau penyesuaian pasukan di wilayah tersebut.
