Setapak Langkah – 01 Mei 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kembali bahwa dua mantan pejabat senior Pertamina melanggar prosedur internal pada proses pengadaan gas cair (LNG). Kedua eks pejabat tersebut diketahui mengabaikan persetujuan resmi komisaris serta menolak melampirkan kajian ekonomis yang seharusnya menjadi dasar keputusan pembelian.
Investigasi KPK dimulai setelah audit internal Pertamina menemukan perbedaan signifikan antara nilai kontrak LNG dan estimasi biaya yang telah disetujui oleh dewan komisaris. Audit tersebut menunjukkan bahwa kontrak ditandatangani tanpa melalui mekanisme persetujuan yang diwajibkan, serta tanpa dukungan analisis ekonomis yang memadai.
Berikut ini poin‑poin utama temuan KPK:
- Pengabaian persetujuan komisaris dalam penandatanganan kontrak LNG.
- Ketidakhadiran kajian ekonomis yang membuktikan kelayakan proyek.
- Penyimpangan nilai kontrak dibandingkan harga pasar pada saat itu.
- Potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
KPK menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang‑Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK serta peraturan internal Pertamina. Kedua mantan pejabat kini berada dalam proses penyidikan dan dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif bila terbukti bersalah.
Pihak Pertamina menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dalam setiap proses pengadaan, termasuk penerapan sistem e‑procurement yang lebih ketat. Selain itu, perusahaan berjanji akan meninjau kembali semua kontrak yang belum lengkap persetujuannya.
Kasus ini menambah deretan contoh pelanggaran prosedur pengadaan yang melibatkan perusahaan BUMN, menegaskan pentingnya pengawasan ketat dari lembaga antikorupsi guna melindungi kepentingan negara dan publik.
