Setapak Langkah – 29 April 2026 | Majelis hakim Pengadilan Militer II‑08 Jakarta pada hari Senin mengeluarkan perintah kepada Oditur Militer untuk menghadirkan Andrie Yunus, korban penyiraman air keras, dalam persidangan perdana kasus tersebut. Pada sidang awal, hakim mencatat bahwa Andrie Yunus belum diperiksa, meskipun fakta penyiraman telah menjadi pokok perdebatan.
Kasus ini bermula pada Oktober 2023, ketika Andrie Yunus, mantan pejabat senior, dilaporkan menjadi sasaran penyiraman cairan berbahaya oleh sekelompok anggota militer. Penyiraman tersebut menimbulkan luka pada kulit dan menimbulkan kekhawatiran akan motif politik di balik aksi tersebut.
- Oktober 2023 – Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras.
- Desember 2023 – Laporan resmi diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ke kepolisian militer.
- Februari 2024 – Penetapan perkara di Pengadilan Militer II‑08 Jakarta.
- 26 April 2024 – Persidangan perdana tanpa kehadiran korban.
Dalam putusan tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa oditur militer memiliki kewajiban untuk mewakili kepentingan korban, termasuk memastikan kehadiran saksi utama. Hakim menambahkan, “Kehadiran Andrie Yunus sangat penting untuk menguatkan fakta materiil dan memberikan hak proses yang adil bagi korban.”
Reaksi dari kalangan hak asasi manusia dan keluarga korban menyambut baik perintah tersebut. Mereka menilai langkah hakim sebagai upaya menegakkan prinsip keadilan dalam sistem peradilan militer yang sering kali dianggap tertutup. Sebuah lembaga LSM hak asasi menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus serupa.
Ke depan, pengadilan dijadwalkan melanjutkan persidangan pada minggu depan setelah Andrie Yunus dapat hadir. Oditur militer diharapkan menyampaikan pernyataan korban dan mengajukan bukti-bukti tambahan yang dapat memperkuat dakwaan terhadap pelaku penyiraman.
