Setapak Langkah – 29 April 2026 | Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengumumkan bahwa proses penyusunan program Otonomi Khusus (Otsu) tahun 2027 kini melibatkan secara aktif peran serta masyarakat adat setempat. Inisiatif ini bertujuan memperkuat partisipasi lokal, memastikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan budaya, ekonomi, dan lingkungan wilayah.
Melalui serangkaian pertemuan yang diadakan sejak awal 2024, perwakilan suku di wilayah Kabupaten Nabire, Dogiyai, dan Puncak telah diundang untuk memberikan masukan pada setiap tahap perencanaan. Kegiatan tersebut meliputi lokakarya, forum diskusi terbuka, serta sesi konsolidasi data tradisional.
Langkah-langkah utama yang diambil
- Identifikasi prioritas pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai adat.
- Pemetaan sumber daya alam dan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal.
- Penyusunan mekanisme pengawasan bersama antara pemerintah daerah dan lembaga adat.
- Penyusunan draft program Otsus yang akan dievaluasi pada rapat koordinasi akhir tahun 2025.
Dalam rapat koordinasi pada 15 Mei 2024, Gubernur Papua Tengah, Dr. M. N. Kamu, menekankan pentingnya “kebijakan yang bukan hanya ditetapkan dari atas, melainkan lahir dari dialog bersama”. Ia menambahkan bahwa partisipasi adat diharapkan dapat mengurangi potensi konflik lahan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Para tokoh adat, antara lain Kepala Desa Suku Dani dan Ketua Lembaga Adat Papua Tengah, menyambut baik langkah ini. Mereka menekankan perlunya penghormatan terhadap sistem hukum adat dan hak atas tanah tradisional.
Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan akses informasi di daerah terpencil, perbedaan interpretasi antara kebijakan nasional dan praktik lokal, serta kebutuhan sumber daya manusia yang terlatih untuk memfasilitasi proses partisipatif.
Jika berhasil, model partisipasi ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia yang juga tengah menyusun program otonomi khusus atau kebijakan daerah berbasis kearifan lokal.
