Setapak Langkah – 27 April 2026 | Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengalami penundaan. Sidang yang semula dijadwalkan lebih awal kini ditunda hingga 4 Mei 2026 karena Nadiem sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit.
Kasus ini bermula pada tahun 2022 ketika pemerintah mengadakan pengadaan perangkat Chromebook untuk mendukung proses pembelajaran daring di sekolah-sekolah. Pemerintah menilai bahwa perangkat tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun, kemudian muncul dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan, termasuk indikasi mark-up harga dan pemberian keuntungan tidak sah kepada pihak tertentu.
Berikut rangkaian peristiwa penting terkait kasus ini:
- 2022: Pengadaan Chromebook dan CDM diluncurkan sebagai upaya digitalisasi pendidikan.
- 2023: Lembaga antikorupsi menyoroti adanya indikasi korupsi dalam proses pengadaan.
- 2024: Nadiem Makarim dipanggil sebagai terdakwa dalam kasus tersebut.
- Mei 2024: Sidang pertama dijadwalkan, namun ditunda karena kondisi kesehatan Nadiem yang memburuk.
- 4 Mei 2026: Tanggal baru persidangan ditetapkan, menunggu Nadiem pulih sepenuhnya.
Penundaan sidang menimbulkan beragam reaksi. Di satu sisi, pihak keluarga dan tim medis menegaskan pentingnya prioritas kesehatan Nadiem, mengingat beban fisik dan mental yang tinggi selama perawatan. Di sisi lain, kalangan pengamat hukum menilai penundaan dapat memperpanjang proses peradilan dan menunda penyelesaian kasus yang berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di bidang pengadaan barang pemerintah.
Meski sidang ditunda, proses investigasi tetap berjalan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti, termasuk dokumen kontrak, laporan keuangan, dan saksi-saksi yang terlibat dalam proses pengadaan. Hasil temuan KPK diharapkan dapat memperkuat dasar dakwaan saat sidang kembali digelar.
Ke depannya, kasus ini menjadi sorotan tidak hanya bagi dunia hukum, tetapi juga bagi kebijakan pendidikan nasional. Pengadaan perangkat teknologi di sektor publik kini berada di bawah pengawasan lebih ketat, dengan harapan transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga sehingga tidak terulang kembali praktik korupsi serupa.
