Setapak Langkah – 25 April 2026 | Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR) mendapat tekanan keras dari berbagai kalangan setelah muncul dugaan penyekapan dan pelecehan terhadap mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed). Kasus ini memicu tuntutan agar Komisi III dan Komisi X DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka untuk mengusut fakta secara transparan.
Berbagai organisasi kemahasiswaan, LSM hak asasi manusia, serta tokoh masyarakat menuntut agar DPR tidak melanjutkan agenda legislatif tanpa menyelesaikan persoalan ini terlebih dahulu. Mereka menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi legislatif dapat tergerus jika kasus serupa tidak ditangani dengan serius.
- Permintaan utama: Penggelaran RDP terbuka oleh Komisi III dan Komisi X DPR.
- Tujuan RDP: Mengungkap kronologi penyekapan, mengidentifikasi pelaku, serta memastikan adanya pertanggungjawaban.
- Tuntutan tambahan: Peninjauan kembali kebijakan keamanan kampus dan perlindungan mahasiswa.
Dalam pernyataannya, Ketua Komisi III DPR menegaskan bahwa DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, Ketua Komisi X menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi RDP dengan melibatkan pihak kepolisian, perwakilan universitas, dan organisasi mahasiswa.
Pengamat politik menilai bahwa tekanan publik ini dapat memaksa DPR untuk lebih terbuka dalam proses legislasi, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak warga negara. Jika DPR berhasil menggelar RDP dengan transparan, hal ini berpotensi memperbaiki citra lembaga dan menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas.
Kasus ini masih dalam penyelidikan, namun dinamika yang terjadi menunjukkan pentingnya peran lembaga legislatif dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak dasar mahasiswa serta masyarakat luas.
