KPK Dorong Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dua Periode, Usulan dari Kader Internal

Setapak Langkah – 24 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode harus berasal dari kader internal partai itu sendiri.

Usulan ini muncul setelah berbagai kasus dugaan penyalahgunaan jabatan dan praktik korupsi yang melibatkan tokoh partai yang menduduki posisi kepemimpinan selama lebih dari dua periode. KPK berargumen bahwa pembatasan masa jabatan dapat memperkecil peluang terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Beberapa poin utama yang disampaikan KPK antara lain:

• Penetapan batas dua periode bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam kepemimpinan partai.
• Keterlibatan kader internal dalam proses seleksi menjamin bahwa keputusan diambil secara demokratis oleh anggota partai.
• Pembatasan masa jabatan diharapkan mendorong regenerasi kepemimpinan serta memperluas kesempatan bagi generasi muda.

Kader partai menjadi sumber masukan utama dalam penyusunan kebijakan ini. Menurut KPK, masukan dari internal partai lebih relevan karena mereka memahami dinamika organisasi serta tantangan yang dihadapi.

Reaksi dari kalangan politik beragam. Beberapa partai menyambut baik usulan tersebut sebagai langkah pencegahan korupsi, sementara yang lain menilai bahwa pembatasan tersebut dapat mengganggu stabilitas internal partai yang sedang dalam proses konsolidasi.

Jika kebijakan ini diadopsi, proses perubahan peraturan internal partai akan melibatkan:

1. Rapat kepengurusan partai untuk membahas usulan KPK.
2. Musyawarah anggota partai (Munasparti) untuk memutuskan batas masa jabatan.
3. Penyesuaian AD/ART partai sesuai keputusan musyawarah.

KPK menegaskan bahwa usulan ini tidak bersifat mengikat secara hukum, melainkan merupakan rekomendasi yang diharapkan dapat diadopsi secara sukarela oleh partai-partai politik. KPK juga mengingatkan pentingnya sinergi antara lembaga antikorupsi dan institusi partai dalam menciptakan budaya politik yang bersih dan akuntabel.

Dengan menegakkan prinsip dua periode bagi ketua umum, diharapkan partai politik dapat meningkatkan kredibilitas di mata publik serta memperkuat mekanisme pengawasan internal yang mencegah praktik korupsi.