Setapak Langkah – 24 April 2026 | Pemerintah menilai perlu mengalihkan pengelolaan Program Bantuan Sosial (TMP) dari Kementerian Sosial (Kemensos) ke Kementerian Pertahanan (Kemhan). Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga dan mempercepat penyaluran bantuan kepada kelompok rentan.
Penyerahan tugas tersebut didasarkan pertimbangan bahwa Kemhan memiliki jaringan logistik dan infrastruktur yang lebih luas, khususnya di daerah-daerah terpencil dan daerah rawan konflik. Dengan memanfaatkan basis operasional militer, diharapkan bantuan dapat sampai tepat waktu dan lebih terintegrasi dengan program pertahanan sipil.
Namun, peralihan ini tidak dapat dilaksanakan secara otomatis. Para pengamat menekankan bahwa diperlukan revisi Undang-Undang (UU) terkait serta penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) yang jelas. Tanpa landasan hukum yang kuat, proses alih fungsi berpotensi menimbulkan kebingungan administratif dan menghambat pelaksanaan program.
- Revisi UU harus mencakup definisi tanggung jawab masing-masing kementerian, mekanisme koordinasi, serta prosedur pengawasan.
- Keppres perlu menetapkan jangka waktu transisi, alokasi anggaran, dan peran lembaga pengawas independen.
- Pelatihan personil Kemhan dalam manajemen program sosial menjadi prioritas untuk menjamin kualitas layanan.
Berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga think‑tank, mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas selama masa transisi. Mereka menuntut agar proses revisi tidak hanya bersifat formal, melainkan melibatkan partisipasi publik dan evaluasi independen.
Jika revisi UU dan Keppres dapat diselesaikan dengan cepat, diharapkan alih kelola TMP akan memperkuat ketahanan sosial dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau. Sebaliknya, penundaan atau ketidaktepatan regulasi dapat menimbulkan risiko duplikasi program, pemborosan anggaran, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
