Setapak Langkah – 21 April 2026 | Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pada kesempatan itu, Puan Maharani memimpin sidang dan berhasil menyetujui dua rancangan undang‑undang strategis, yaitu Undang‑Undang Pengawasan Peradilan dan Tindak Pidana (UU PPRT) serta Undang‑Undang Pelindungan Saksi dan Korban.
UU PPRT dirancang untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap lembaga peradilan, mencegah campur tangan eksternal, serta meningkatkan akuntabilitas hakim. Beberapa poin penting dalam UU ini meliputi:
- Pembentukan komisi khusus yang independen untuk memantau kinerja peradilan.
- Pengaturan prosedur pengaduan publik terhadap keputusan hakim.
- Sanksi administratif bagi hakim yang terbukti melanggar kode etik.
Sementara itu, UU Pelindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan perlindungan maksimal bagi saksi serta korban tindak pidana, khususnya kasus kekerasan dan korupsi. Poin utama meliputi:
- Program perlindungan fisik dan psikologis yang terintegrasi.
- Hak atas identitas rahasia dan pemberian kompensasi.
- Koordinasi lintas lembaga antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan.
Pengesahan kedua undang‑undang ini mendapat sambutan beragam. Organisasi hak asasi manusia memuji langkah perlindungan saksi, namun menekankan perlunya implementasi yang transparan. Beberapa partai politik menilai UU PPRT dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, sementara pihak lain mengingatkan agar tidak mengganggu independensi hakim.
Ke depan, DPR RI bersama pemerintah diharapkan menyusun regulasi pelaksanaan yang detail, serta membentuk badan pengawas yang berfungsi efektif. Pengawasan independen dan perlindungan saksi yang kuat diharapkan dapat memperkuat supremasi hukum serta menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara.
