Setapak Langkah – 19 April 2026 | Baru-baru ini muncul laporan yang mengungkap harga asli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tanpa subsidi pemerintah mencapai Rp16.088 per liter. Angka ini menimbulkan keheranan publik karena selisih subsidi yang diberikan ternyata mencapai sekitar Rp6.000 per liter, bahkan membuat Pertalite menjadi lebih mahal dibandingkan varian premium, Pertamax.
Harga resmi Pertalite yang biasanya dipasarkan kepada konsumen adalah hasil penjumlahan antara harga asli dan subsidi. Dengan subsidi sebesar Rp6.000, harga jual ke konsumen menjadi sekitar Rp10.000 per liter, sesuai dengan tarif yang telah diumumkan sebelumnya. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa selisih antara harga jual dan harga asli jauh lebih besar daripada yang diperkirakan.
Perbandingan Harga BBM
| Bahan Bakar | Harga Asli (Rp/Liter) | Subsidi (Rp/Liter) | Harga Jual (Rp/Liter) |
|---|---|---|---|
| Pertalite | 16.088 | 6.000 | 10.088 |
| Pertamax | 14.500 | 4.500 | 10.000 |
| Pertamina Dex | 15.200 | 5.200 | 10.000 |
Data di atas menunjukkan bahwa, tanpa subsidi, Pertalite memang memiliki harga dasar yang lebih tinggi daripada Pertamax. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penetapan subsidi dan keadilan distribusi bantuan kepada konsumen.
Reaksi publik pun beragam. Sebagian mengkritik pemerintah karena dianggap tidak transparan dalam mengungkapkan besaran subsidi yang sebenarnya. Sementara pihak lain menilai bahwa meskipun harga asli tinggi, subsidi tetap membantu menstabilkan biaya hidup masyarakat, terutama di tengah tekanan inflasi yang terus meningkat.
Pakar ekonomi menilai bahwa kebijakan subsidi BBM harus dipertimbangkan kembali mengingat beban fiskal yang semakin berat. Mereka menyarankan agar subsidi dialokasikan lebih tepat sasaran, misalnya melalui bantuan tunai langsung atau program subsidi energi terbarukan yang lebih berkelanjutan.
Di sisi lain, pemerintah belum memberikan penjelasan resmi terkait temuan harga asli ini. Diharapkan akan ada klarifikasi dalam waktu dekat untuk menjawab keprihatinan publik dan memastikan kebijakan energi tetap mendukung stabilitas ekonomi nasional.
