Setapak Langkah – 15 April 2026 | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk menjajaki kerja sama strategis dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Kedua pihak sepakat membentuk tim kerja lintas sektoral yang akan menelaah potensi produksi pertanian di Sumbar serta kebutuhan pasar pangan di Jakarta.
Fokus utama kerja sama meliputi peningkatan produksi komoditas utama seperti beras, jagung, ubi jalar, dan sayuran, pengembangan agroindustri berbasis hasil pertanian lokal, serta optimalisasi rantai pasok melalui perbaikan infrastruktur logistik. Pemerintah Sumbar akan memberikan dukungan berupa penyediaan lahan, akses pembiayaan bagi petani, dan transfer teknologi pertanian modern, sementara DKI Jakarta akan menyediakan sarana distribusi, pasar pembeli, serta bantuan dalam pemasaran produk pertanian Sumbar.
Rencana aksi yang telah disusun mencakup:
- Pembentukan forum koordinasi bulanan antara pejabat terkait dari kedua provinsi.
- Pelaksanaan program pelatihan dan penyuluhan teknologi pertanian cerdas kepada petani di Sumbar.
- Pengembangan pusat pengolahan hasil pertanian di wilayah Sumatra Barat untuk menambah nilai jual.
- Pengiriman sampel produk pertanian ke Jakarta untuk uji pasar dan penyesuaian standar mutu.
- Peningkatan jaringan transportasi, termasuk penggunaan moda laut dan darat yang efisien untuk mengurangi biaya logistik.
Dengan mengintegrasikan potensi pertanian Sumatra Barat yang melimpah dengan permintaan pasar besar di Jakarta, diharapkan dapat tercipta stabilitas pasokan pangan, menurunkan ketergantungan pada impor, serta meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kedua wilayah. Pemerintah provinsi menargetkan peningkatan kontribusi Sumbar terhadap pasokan beras Jakarta sebesar 15 % dalam lima tahun ke depan.
Langkah ini sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat ketahanan pangan melalui sinergi antar daerah, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada keamanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
