Setapak Langkah – 13 April 2026 | Ruang Lingkup Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun ini mencakup Rancangan Undang-Undang Badan Penelitian, Inovasi, dan Publikasi (BPIP) yang kini resmi menjadi prioritas. Keputusan ini diambil setelah serangkaian pertemuan koordinasi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Penelitian, Inovasi, dan Publikasi (BPIP), serta Sekretariat DPR.
BPIP mengusulkan dua mekanisme utama untuk mempercepat pembahasan regulasi: Daftar Isian Materi (DIM) dan prosedur Surpres. DIM berfungsi sebagai rangka kerja yang memuat poin-poin penting yang harus dibahas, sedangkan Surpres memungkinkan penyusunan draft undang-undang secara lebih fleksibel sebelum masuk ke tahap formal.
Komisi XIII DPR, yang membawahi bidang energi, sumber daya mineral, dan penelitian, dijadwalkan segera melakukan sidang khusus untuk menggali lebih dalam isi RUU BPIP. Sidang tersebut akan meninjau:
- Struktur kelembagaan BPIP dan hubungannya dengan kementerian terkait.
- Ruang lingkup kewenangan dalam mengelola dana riset dan inovasi.
- Pengaturan mekanisme koordinasi antar lembaga riset nasional.
Para anggota komisi diperkirakan akan mengajukan pertanyaan kritis terkait transparansi alokasi anggaran, pengawasan hasil riset, serta mekanisme evaluasi kinerja BPIP. Selain itu, mereka akan menilai sejauh mana RUU ini dapat memperkuat ekosistem inovasi Indonesia, terutama dalam mendukung program riset strategis pemerintah.
Jika RUU BPIP berhasil melewati tahap pembahasan di Komisi XIII, langkah selanjutnya adalah rapat paripurna DPR untuk melakukan pembahasan akhir sebelum diserahkan ke Presiden. Keberhasilan proses ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi pengembangan riset dan inovasi nasional, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat basis ilmiah kebijakan publik.
