Setapak Langkah – 12 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menambahkan Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung, ke dalam daftar tersangka kasus korupsi yang melibatkan dugaan pemerasan terhadap anak buahnya di enam belas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tulungagung. Penetapan tersebut menjadi sorotan publik karena mengaitkan pejabat tingkat kabupaten dengan praktik penyalahgunaan wewenang yang luas.
Kasus ini bermula dari laporan warga dan pegawai negeri yang menyampaikan adanya tekanan finansial yang tidak wajar dari pihak birokrat setempat. Menurut hasil penyelidikan awal KPK, terdapat indikasi bahwa Bupati Gatut Sunu Wibowo bersama sejumlah pejabat OPD meminta pungutan tambahan kepada stafnya untuk keperluan operasional yang tidak transparan. Pungutan tersebut dilaporkan melampaui batasan resmi yang ditetapkan oleh peraturan daerah.
Berikut rangkaian langkah penyelidikan KPK hingga penetapan tersangka:
- Pengumpulan bukti awal melalui laporan whistleblower dan dokumen keuangan OPD.
- Pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan terhadap sejumlah pejabat OPD yang menjadi saksi utama.
- Penyusunan temuan investigatif yang mengindikasikan adanya jaringan pemerasan yang melibatkan Bupati dan pejabat tingkat menengah.
- Penggeledahan dan penyitaan dokumen serta barang bukti di kantor Bupati dan beberapa OPD terkait.
- Penetapan Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka berdasarkan bukti material dan kesaksian yang diperoleh.
Penetapan tersangka ini menimbulkan reaksi beragam di kalangan politik lokal dan masyarakat. Sekutu politik Bupati menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai prosedur, sementara kelompok anti‑korupsi menilai langkah KPK sebagai upaya tegas melawan praktik nepotisme dan pemerasan di tingkat pemerintahan daerah.
Jika terbukti bersalah, Gatut Sunu Wibowo dapat menghadapi sanksi pidana penjara, denda, serta pencabutan hak politik. Kasus ini juga membuka perdebatan tentang pengawasan internal OPD dan perlunya reformasi mekanisme akuntabilitas di pemerintah daerah.
