Setapak Langkah – 12 April 2026 | Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) menegaskan kembali komitmen organisasinya untuk menjadi garda terdepan dalam menangani permasalahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta proses kepailitan di Indonesia. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada awal pekan ini, Ketua Umum IKAPI menekankan pentingnya peran kurator dan pengurus dalam mengoptimalkan mekanisme hukum demi tercapainya penyelesaian yang adil bagi kreditur maupun debitur.
PKPU dan kepailitan merupakan dua instrumen utama dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kedua prosedur tersebut bertujuan memberikan ruang bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas untuk melakukan restrukturisasi atau, bila tidak memungkinkan, melaksanakan likuidasi secara teratur. Namun, selama beberapa tahun terakhir, praktik pelaksanaannya seringkali terhambat oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta pemahaman yang belum merata di kalangan pelaku usaha.
Untuk mengatasi kendala tersebut, IKAPI merumuskan empat langkah strategis yang akan dijalankan dalam jangka pendek hingga menengah:
- Peningkatan Kapasitas Profesional: Menyelenggarakan pelatihan intensif bagi kurator, pengurus, dan tenaga pendukung lainnya dengan fokus pada aspek hukum, keuangan, dan manajemen restrukturisasi.
- Standarisasi Prosedur Operasional: Mengembangkan pedoman baku yang selaras dengan regulasi terkini, sehingga proses PKPKU dan kepailitan dapat dijalankan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.
- Kolaborasi Lintas Lembaga: Membentuk forum koordinasi rutin antara IKAPI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pengadilan Niaga, dan asosiasi bisnis untuk mempercepat alur keputusan serta mengurangi birokrasi.
- Advokasi Kebijakan: Mengajukan rekomendasi perbaikan regulasi kepada pemerintah, termasuk penyederhanaan persyaratan dokumen dan penyesuaian batas waktu proses yang lebih realistis.
Para pakar hukum dan ekonomi menilai inisiatif ini sebagai langkah positif. Mereka menggarisbawahi bahwa penanganan PKPU yang lebih efisien tidak hanya membantu perusahaan yang tertekan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor domestik dan asing terhadap iklim bisnis Indonesia.
IKAPI juga berencana meluncurkan portal digital yang berfungsi sebagai pusat informasi terintegrasi, memuat data kasus, template dokumen, serta forum diskusi bagi para praktisi. Diharapkan, platform tersebut dapat menjadi sumber pengetahuan yang mudah diakses, khususnya bagi UKM yang sering kali kurang familiar dengan prosedur hukum.
Dengan rangkaian upaya tersebut, IKAPI berharap dapat menjadi katalisator perubahan yang memperkuat tata kelola kepailitan di Indonesia, sekaligus menyediakan jalur penyelamatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi pelaku usaha yang berada di ambang kebangkrutan.
