Setapak Langkah – 11 April 2026 | Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi meluncurkan kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi sebagian pegawai negeri sipil (ASN) yang tidak berada di lini pelayanan langsung, yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat.
Langkah ini diambil sebagai respons atas kebutuhan fleksibilitas kerja dan upaya meningkatkan efisiensi, sekaligus menjaga agar layanan publik tetap berjalan lancar tanpa gangguan.
Beberapa poin penting kebijakan tersebut antara lain:
- Hanya ASN non‑pelayanan yang diperbolehkan bekerja dari rumah pada hari Jumat.
- Penilaian kinerja tetap dilakukan secara rutin, dengan penekanan pada hasil kerja dan tidak pada lokasi kerja.
- Unit layanan publik wajib menyiapkan sistem dukungan teknologi yang memadai untuk memastikan respons cepat terhadap permintaan masyarakat.
Pihak pemerintah menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan memengaruhi kualitas pelayanan publik. Semua unit layanan diharapkan tetap dapat memberikan informasi, proses administrasi, dan bantuan kepada warga secara tepat waktu.
Selain meningkatkan keseimbangan kerja‑hidup bagi ASN, kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan biaya operasional kantor, seperti listrik dan air, serta mengurangi kemacetan lalu lintas pada hari kerja.
Implementasi pertama kali ini akan dipantau selama beberapa bulan ke depan, dengan evaluasi berkala untuk menyesuaikan prosedur bila diperlukan.
