Setapak Langkah – 09 April 2026 | Pada tengah ketidakpastian ekonomi global—dari tekanan inflasi yang berkelanjutan, gangguan rantai pasok, hingga ketegangan geopolitik—Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmen fiskal yang ketat. Menteri Keuangan Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia akan menjaga rasio utang publik di bawah 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melebihi 3 persen.
Target tersebut tidak hanya menjadi indikator kesehatan fiskal, tetapi juga sinyal bagi investor internasional bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebijakan fiskal yang prudent meski kondisi eksternal bergejolak.
Langkah-Langkah Strategis
- Pengendalian Pengeluaran: Pemerintah memperketat alokasi belanja modal dan operasional, serta meninjau kembali proyek-proyek yang belum menunjukkan nilai tambah ekonomi yang jelas.
- Peningkatan Penerimaan Pajak: Melalui reformasi perpajakan, digitalisasi layanan, dan penegakan kepatuhan, target peningkatan penerimaan pajak diproyeksikan naik 4-5 persen per tahun.
- Rasionalisasi Subsidi: Subsidi energi dan bahan bakar dipangkas secara selektif untuk mengurangi beban fiskal tanpa mengorbankan kepentingan sosial.
- Pembiayaan yang Sehat: Pemerintah memilih instrumen pembiayaan dengan tenor panjang dan biaya rendah, serta menghindari pinjaman jangka pendek yang meningkatkan risiko likuiditas.
- Peningkatan Investasi Produktif: Mendorong sektor infrastruktur dan industri berteknologi tinggi untuk menghasilkan pertumbuhan yang dapat meningkatkan basis pajak.
Target vs. Realisasi (Data 2023)
| Indikator | Target 2024-2025 | Realisasi 2023 |
|---|---|---|
| Rasio Utang terhadap PDB | <40% | 38% |
| Defisit APBN (% PDB) | <3% | 2,9% |
Dengan rasio utang yang masih berada di bawah batas aman dan defisit yang berada di ambang target, pemerintah memiliki ruang manuver untuk menyesuaikan kebijakan fiskal bila diperlukan, sambil tetap menjaga kepercayaan pasar.
Pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan ini dapat memperkuat peringkat kredit negara, menurunkan biaya pinjaman internasional, dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka menengah. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada disiplin anggaran di semua tingkat pemerintahan dan kemampuan meningkatkan basis pajak secara berkelanjutan.
