Setapak Langkah – 09 April 2026 | Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (METI) kembali menekankan pentingnya percepatan pengesahan Undang‑Undang Energi Baru, Terbarukan, dan Efisiensi Energi (UU EBET) demi mempercepat transisi energi Indonesia menuju sistem yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Fokus Utama UU EBET
- Insentif investasi: Penyediaan fasilitas fiskal, pengurangan tarif listrik untuk proyek energi terbarukan, dan jaminan pembiayaan melalui lembaga keuangan negara.
- Penguatan infrastruktur: Pengembangan jaringan transmisi berkapasitas tinggi, pembangunan fasilitas penyimpanan energi (battery storage), serta integrasi sistem smart grid.
- Efisiensi energi: Penerapan standar efisiensi bagi industri dan bangunan, serta program audit energi nasional.
METI menegaskan bahwa tanpa landasan hukum yang kuat, upaya menarik investor asing maupun domestik akan terhambat. Dengan UU EBET yang sudah siap dibahas di DPR, pemerintah berharap dapat menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menambah kontribusi energi terbarukan menjadi lebih dari 23% pada tahun 2025.
Reaksi Pemangku Kepentingan
Berbagai asosiasi industri, lembaga keuangan, dan pelaku proyek energi bersih menyambut baik dorongan tersebut. Mereka menyatakan kesiapan untuk menyalurkan dana, teknologi, dan sumber daya manusia guna memenuhi target nasional. Sementara itu, kelompok lingkungan menilai UU EBET perlu mencakup mekanisme perlindungan ekosistem agar pengembangan energi terbarukan tidak menimbulkan dampak negatif baru.
Pengesahan UU EBET diperkirakan akan menjadi titik balik bagi agenda energi nasional, membuka jalan bagi proyek‑proyek skala besar seperti pembangkit listrik tenaga surya di wilayah timur Indonesia, pengembangan pembangkit listrik tenaga angin di daerah pesisir, serta peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga air mikro.
Dengan landasan hukum yang jelas, diharapkan proses perizinan menjadi lebih cepat, biaya investasi menurun, dan kepercayaan investor meningkat. Hal ini selanjutnya akan mempercepat pencapaian target net‑zero emissions Indonesia pada tahun 2060.
