Setapak Langkah – 08 April 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengeluarkan Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan pembentukan satu lembaga khusus untuk menghitung kerugian negara. Putusan ini menjadi titik balik dalam penanganan klaim kerugian yang selama ini tersebar di antara beberapa instansi pemerintah.
Berikut ini rangkuman poin-poin utama yang diatur dalam keputusan MK:
- Penunjukan lembaga: Lembaga yang dipilih harus bersifat independen, memiliki keahlian di bidang keuangan publik, audit, dan hukum.
- Wewenang: Lembaga memiliki hak eksklusif untuk menerima laporan kerugian, melakukan audit, dan menghasilkan rekomendasi pengembalian dana kepada negara.
- Prosedur: Setiap klaim harus melewati tiga tahapan – pengajuan, verifikasi teknis, dan penetapan nilai kerugian – yang semuanya dikelola oleh otoritas tunggal.
- Pengawasan: MK tetap berperan sebagai pengawas akhir, dengan hak melakukan peninjauan kembali apabila terdapat keberatan atau dugaan penyimpangan.
Implementasi otoritas tunggal diharapkan dapat mengurangi duplikasi upaya di berbagai kementerian, memperkecil peluang korupsi dalam proses perhitungan, serta meningkatkan transparansi kepada publik. Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi, antara lain:
- Kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi multidisiplin.
- Integrasi data lintas lembaga pemerintah yang selama ini dikelola secara terpisah.
- Penetapan standar metodologi perhitungan yang dapat diterima secara luas.
Pemerintah telah menyiapkan rencana aksi tiga fase: fase persiapan (pembentukan tim inti dan penyusunan regulasi), fase operasional (peluncuran sistem perhitungan dan pengujian pilot), serta fase evaluasi (audit independen dan penyesuaian kebijakan). Jika semua berjalan lancar, otoritas tunggal dapat mulai beroperasi pada kuartal kedua tahun 2027.
Keberhasilan mekanisme baru ini tidak hanya akan memperbaiki akuntabilitas fiskal, tetapi juga menegaskan komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi kepentingan keuangan publik.
