Setapak Langkah – 06 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan pentingnya integritas dalam penanganan aduan warga setelah terungkap adanya penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memalsukan bukti dalam proses tindak lanjut.
Kasus tersebut melibatkan sebuah unit pelayanan publik yang, dalam laporan resmi, menyertakan gambar dan dokumen yang ternyata dihasilkan oleh program AI, bukan hasil verifikasi lapangan. Penipuan ini menimbulkan kebingungan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengaduan pemerintah.
Pramono menuntut agar pihak terkait memberikan klarifikasi penuh dan melaksanakan investigasi independen. Ia menambahkan bahwa setiap pelanggaran serupa harus dikenai sanksi tegas agar tidak terulang kembali.
- Penghentian sementara penggunaan AI dalam pembuatan bukti resmi.
- Pembentukan tim audit internal dan eksternal untuk menelusuri jejak digital.
- Penyuluhan bagi aparatur tentang etika penggunaan teknologi.
- Penerapan sistem verifikasi berlapis dengan tanda tangan digital yang terverifikasi.
- Penegakan sanksi administratif atau hukum bagi pelaku.
Selain langkah-langkah operasional, Gubernur menekankan perlunya regulasi yang lebih ketat mengenai pemanfaatan AI dalam sektor publik. Ia berharap kebijakan tersebut dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Kasus ini juga memicu perbincangan luas tentang tantangan etika digital, di mana teknologi canggih dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau politis. Masyarakat kini menuntut standar keamanan data yang lebih tinggi serta pengawasan yang independen.
Dengan komitmen tegas dari kepemimpinan DKI Jakarta, diharapkan prosedur penanganan aduan warga dapat kembali menjadi proses yang adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
