Setapak Langkah – 03 April 2026 | Dalam sebuah rapat terbuka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Sumatera Utara, Danke Rajagukguk, secara terbuka mengakui telah melakukan kesalahan prosedural terkait penangguhan penahanan terdakwa Amsal Sitepu.
Penangguhan penahanan yang semula dijatuhkan kepada Amsil Sitepu, seorang tokoh yang tengah menjadi sorotan publik, dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kajari Karo menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil tanpa mempertimbangkan semua faktor hukum yang relevan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai independensi proses peradilan.
Berikut rangkaian peristiwa yang terjadi:
- 28 Februari 2024: Amsal Sitepu ditahan oleh pihak kepolisian terkait dugaan korupsi.
- 2 Maret 2024: Kajari Karo mengeluarkan surat penangguhan penahanan dengan alasan proses hukum masih dapat dilanjutkan secara tertib.
- 5 Maret 2024: Dalam forum DPR, Druck Rajagukguk mengakui bahwa keputusan penangguhan tidak sesuai prosedur.
- 6 Maret 2024: Penahanan Amsal Sitepu kembali dilaksanakan setelah klarifikasi dari Kejaksaan Tinggi.
Pengakuan tersebut menimbulkan beragam reaksi di antara anggota DPR. Beberapa mengkritik ketidaktegasan aparat penegak hukum, sementara yang lain menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses penegakan hukum.
Secara hukum, penangguhan penahanan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk tidak mengganggu proses penyidikan dan tidak menimbulkan risiko melarikan diri terdakwa. Kajari Karo mengindikasikan bahwa dalam kasus ini, evaluasi atas risiko tersebut belum dilakukan secara menyeluruh.
Pengakuan kesalahan ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi institusi kejaksaan untuk memperketat mekanisme internal dalam pengambilan keputusan penangguhan atau pembebasan tahanan. Langkah selanjutnya adalah peninjauan kembali kebijakan internal serta peningkatan koordinasi antara kejaksaan, kepolisian, dan lembaga legislatif.
Dengan demikian, kasus penangguhan penahanan Amsal Sitepu menjadi contoh penting tentang pentingnya kepatuhan prosedural demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
