Setapak Langkah – 02 April 2026 | Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, menegaskan pentingnya transparansi dalam penyelidikan serangan yang menewaskan tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lebanon. Pada konferensi pers yang diadakan di Jakarta, Djamari menuntut agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan laporan yang jelas dan dapat diakses publik terkait kronologi, pelaku, serta langkah-langkah penanggulangan selanjutnya.
Serangan tersebut terjadi pada tanggal 26 Maret 2024 di wilayah perbatasan selatan Lebanon, di mana pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) tengah melakukan patroli rutin. Tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian tersebut tewas akibat ledakan yang diyakini berasal dari ranjau atau serangan artileri. Insiden ini menimbulkan keprihatinan internasional dan menambah tekanan pada situasi keamanan yang sudah rapuh di kawasan tersebut.
Djamari menekankan bahwa transparansi bukan sekadar tuntutan politik, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi internasional. “Kita tidak dapat menerima penundaan atau penutupan informasi yang berpotensi menutupi fakta. Keluarga korban, pemerintah, dan masyarakat internasional berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Djamari.
Beberapa poin utama yang diharapkan Djamari dari proses penyelidikan PBB meliputi:
- Pengungkapan lengkap tentang sumber serangan (apakah merupakan aksi teroris, konflik antar faksi, atau kecelakaan).
- Identifikasi pelaku atau kelompok yang bertanggung jawab, beserta motifnya.
- Penyediaan bukti forensik yang dapat diverifikasi secara independen.
- Laporan periodik yang dipublikasikan secara terbuka kepada media dan publik.
Selain menuntut transparansi, Menko Polkam juga mengingatkan pentingnya peningkatan protokol keselamatan bagi pasukan perdamaian, khususnya bagi personel TNI yang beroperasi di zona konflik. Ia mengusulkan agar PBB melakukan evaluasi kembali terhadap prosedur patroli, penggunaan peralatan deteksi ranjau, serta koordinasi intelijen dengan negara-negara mitra.
Reaksi internasional pun muncul setelah pernyataan Djamari. Sekretaris Jenderal PBB menegaskan komitmen untuk menyelesaikan investigasi secara menyeluruh dan berjanji akan mengeluarkan laporan awal dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, pemerintah Lebanon menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dalam mengungkap fakta.
Kasus ini menjadi pengingat akan risiko tinggi yang dihadapi pasukan penjaga perdamaian, terutama di wilayah yang masih dipenuhi oleh kelompok bersenjata non-negara. Keluarga korban menunggu keadilan, sementara dunia menantikan jawaban yang dapat memulihkan kepercayaan terhadap misi-misi perdamaian PBB.
