Setapak Langkah – 01 April 2026 | Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Noudy R. P. Tendean, menekankan pentingnya data berkualitas dalam proses perumusan kebijakan. Ia menjelaskan bahwa BSKDN kini memperkuat kemampuan analisis dengan mengintegrasikan data dari berbagai kementerian, lembaga, serta sumber terbuka.
- Pengumpulan data yang terstandarisasi: memastikan data yang masuk telah melalui proses verifikasi dan validasi.
- Pengolahan dan analisis berbasis teknologi: memanfaatkan kecerdasan buatan serta teknik big data untuk menghasilkan insight yang dapat dipakai langsung dalam penyusunan kebijakan.
- Penggunaan hasil analisis dalam siklus kebijakan: data yang diolah dijadikan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.
Untuk mendukung langkah tersebut, BSKDN telah meluncurkan beberapa inisiatif, antara lain:
| Inisiatif | Tujuan | Target Waktu |
|---|---|---|
| Data Warehouse Nasional | Mengumpulkan data terpusat dari semua kementerian | 2025 |
| Platform Analitik Kebijakan | Menyediakan dashboard real‑time bagi pembuat kebijakan | 2024 |
| Program Literasi Data | Meningkatkan kompetensi analis kebijakan di lingkungan Kemendagri | 2023‑2026 |
Dengan infrastruktur yang lebih terintegrasi, BSKDN berharap kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap dinamika sosial‑ekonomi serta mampu mengantisipasi risiko yang muncul. Tendean menambahkan bahwa kualitas data tidak hanya berpengaruh pada akurasi keputusan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Penguatan data berkualitas ini selaras dengan agenda transformasi digital pemerintah, di mana setiap keputusan strategis diharapkan didukung oleh bukti empiris yang kuat. BSKDN berkomitmen untuk terus memperbaharui metodologi pengumpulan data, memperluas jaringan kerjasama dengan institusi riset, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi terbaru demi terciptanya kebijakan publik yang lebih efektif dan efisien.
