Setapak Langkah – 31 Maret 2026 | Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menurunkan frekuensi pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dari enam hari menjadi lima hari dalam seminggu. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi tingkat atas bersama Presiden pada 28 Maret 2026 dan berlaku bagi semua sekolah yang beroperasi lima hari kerja.
Pengecualian Khusus untuk Daerah 3T dan Wilayah Stunting Tinggi
Meski kebijakan baru tersebut mengurangi satu hari distribusi, ada pengecualian penting. Wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi akan tetap menerima MBG hingga enam hari, termasuk hari Sabtu. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penambahan hari Sabtu merupakan langkah strategis untuk memastikan anak‑anak di area paling rentan memperoleh asupan gizi yang cukup setiap hari.
“Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak‑anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” ujar Dadan dalam pernyataan resmi BGN pada 29 Maret 2026.
Alasan Efisiensi Anggaran
Langkah pengurangan hari MBG didorong oleh upaya efisiensi anggaran. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memperkirakan penghematan sekitar Rp 40 triliun per tahun bila program beralih ke lima hari distribusi. Ia menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti pemotongan kualitas, melainkan optimalisasi alokasi sumber daya.
“Jadi ada efisiensi juga dari MBG. Jadi ada pengurangan cukup banyak tuh, yang dia bilang saja Rp 40 triliun hitungan pertama kasar, tetapi bisa lebih,” kata Purbaya pada 25 Maret 2026.
Komitmen Presiden terhadap Program Gizi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program MBG tidak akan terhenti meski terjadi krisis ekonomi atau geopolitik. Dalam diskusi bersama jurnalis, ia menekankan pentingnya melindungi program gizi anak dari pemotongan yang tidak perlu.
“Jangan ke arah oke ada krisis nanti kita hentikan MBG. Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Uang kita ada,” ujar Presiden, menegaskan komitmen untuk menjaga kelangsungan program hingga 2029.
Penetapan Wilayah Prioritas
BGN menggunakan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 untuk mengidentifikasi daerah dengan tingkat stunting tertinggi. Fokus utama berada di wilayah timur Indonesia, termasuk sebagian provinsi di Sumatera, Papua, dan daerah‑daerah kepulauan yang masih menunjukkan angka stunting di atas rata‑rata nasional.
Tim BGN bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan setempat untuk memetakan jumlah sekolah, jumlah siswa, serta prevalensi stunting di masing‑masing wilayah. Integritas data menjadi prioritas utama agar bantuan gizi tepat sasaran.
Dampak pada Sekolah dan Siswa
Mayoritas sekolah di Indonesia beroperasi lima hari dalam seminggu, sehingga mereka akan menerima MBG selama lima hari. Sekolah yang tetap beroperasi enam hari, misalnya yang mengadakan program tambahan atau kelas sabtu, akan tetap mendapatkan MBG enam kali dalam seminggu.
Pengurangan satu hari distribusi diharapkan tidak mengurangi kualitas gizi yang diberikan, karena setiap paket MBG tetap memenuhi standar gizi harian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Reaksi Masyarakat dan Akademisi
Berbagai kalangan menanggapi kebijakan ini dengan beragam pendapat. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang gizi menyambut baik pengecualian untuk daerah 3T, namun mengingatkan pentingnya monitoring yang ketat untuk memastikan tidak terjadi kesenjangan distribusi.
Para akademisi menilai bahwa data berbasis SSGI dapat menjadi fondasi kuat untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran, asalkan proses verifikasi data dilakukan secara transparan.
Dengan kebijakan baru ini, BGN berharap program MBG tetap menjadi pilar utama upaya menurunkan prevalensi stunting nasional, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara di tengah tantangan ekonomi global.
