Reformasi Hukum
Setapak Langkah – 22 April 2026 | Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, menyoroti bagaimana sikap negatif masyarakat terhadap pelaku kejahatan kini menjadi salah satu faktor utama yang memicu pembaruan Kitab Undang‑Undang...
Setapak Langkah – 20 April 2026 | Pejabat Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah direvisi harus terus disosialisasikan secara luas kepada...
Setapak Langkah – 17 April 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima delegasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum (DASCO) di dalam Istana Kepresidenan pada Senin, 15 April 2026. Pertemuan itu dilangsungkan tak lama setelah...
Setapak Langkah – 16 April 2026 | Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah berusia lebih dari dua setengah dekade, menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1971. Meskipun semula...
Setapak Langkah – 14 April 2026 | Seorang pakar bidang hukum menegaskan bahwa integritas menjadi prasyarat utama dalam upaya memperbaiki sistem hukum dan kepemimpinan di Indonesia. Menurutnya, tanpa sikap jujur dan konsisten, reformasi yang...
Setapak Langkah – 13 April 2026 | Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyampaikan pada Minggu, 12 April, keinginannya agar proses amandemen Konstitusi Jepang dilaksanakan secepat mungkin. Takaichi menekankan pentingnya penyelesaian revisi konstitusional sebelum masa...
Setapak Langkah – 02 April 2026 | JAKARTA, 26 April 2024 – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Imipas) hari ini resmi melantik dua pejabat penting dalam rangka memperkuat kebijakan imigrasi dan reformasi hukum. Hendarsam...
Setapak Langkah – 29 Maret 2026 | Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) 2025-2029 merupakan rangkaian kebijakan strategis yang dirancang untuk mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam sistem ekonomi nasional. Alih-alih dipandang sekadar dokumen pelengkap,...