Setapak Langkah – 01 April 2026 | Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan kebijakan baru yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari rumah (WFH) selama satu hari setiap Jumat. Kebijakan ini diterapkan baik di instansi pusat maupun daerah.
Tujuan utama kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi beban pengeluaran anggaran negara. Menurut perhitungan Kementerian Keuangan, penerapan WFH satu hari dalam seminggu dapat menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp6,2 triliun per tahun.
- Penghematan berasal dari pengurangan biaya listrik, air, dan konsumsi bahan bakar di kantor.
- Penurunan penggunaan transportasi resmi dan subsidi bahan bakar.
- Efisiensi penggunaan ruang kantor dan fasilitas pendukung.
Berikut perkiraan rincian penghematan berdasarkan kategori pengeluaran utama:
| Kategori | Penghematan Tahunan (Rp) |
|---|---|
| Listrik & Air | 2,1 triliun |
| Bahan Bakar & Transportasi | 1,8 triliun |
| Fasilitas Kantor | 1,3 triliun |
| Pengadaan Barang & Jasa | 0,9 triliun |
| Lain-lain | 0,1 triliun |
Implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai kuartal pertama tahun depan. Setiap instansi diminta menyiapkan infrastruktur digital yang memadai, termasuk jaringan internet yang stabil, platform kolaborasi, serta pelatihan bagi pegawai agar dapat bekerja secara efektif dari rumah.
Berbagai pihak menyambut kebijakan tersebut dengan respons beragam. Sebagian kalangan bisnis dan organisasi lingkungan menilai langkah ini dapat menurunkan jejak karbon serta mengurangi kemacetan lalu lintas. Sementara itu, beberapa serikat pekerja mengkhawatirkan potensi penurunan produktivitas dan tantangan keseimbangan kerja‑rumah.
Airlangga menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak bersifat permanen, melainkan bersifat fleksibel dan dapat dievaluasi setiap enam bulan. Jika hasil evaluasi menunjukkan peningkatan efisiensi, kemungkinan kebijakan ini dapat diperluas atau disesuaikan.
Secara keseluruhan, kebijakan WFH satu hari setiap Jumat diharapkan menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran negara sekaligus mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
