Setapak Langkah – 13 Juni 2026 | Baru-baru ini wacana Reformasi Jilid 2 kembali mencuat di tengah gejolak pasar keuangan Indonesia. Reformasi ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk menambah penerimaan negara, namun sejumlah pengamat menilai bahwa langkah tersebut belum tepat mengingat kondisi pasar yang sangat sensitif.
Reformasi Jilid 2 mencakup beberapa kebijakan, antara lain peningkatan tarif pajak, penyesuaian basis pajak, serta penambahan objek pajak baru. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menutup defisit anggaran yang semakin lebar.
Namun, pada saat yang sama nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan terhadap dolar AS, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus menurun. Data terbaru menunjukkan bahwa rupiah melemah sekitar 5 % dalam tiga bulan terakhir, sedangkan IHSG turun lebih dari 8 % sejak awal kuartal.
Pengamat pasar menegaskan bahwa kondisi tersebut membuat pasar keuangan sangat rentan. Salah satu analis senior di sebuah lembaga riset menyatakan, “Menerapkan reformasi pajak yang berat pada saat nilai tukar sedang lemah dan saham sedang turun dapat memperparah sentimen negatif, bahkan memicu arus keluar modal asing.”
Beberapa poin penting yang disorot oleh para ahli antara lain:
- Ketidakstabilan nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor dan menekan inflasi.
- Penurunan IHSG mencerminkan ketidakpastian investor terhadap kebijakan fiskal.
- Pasar obligasi pemerintah dapat mengalami tekanan harga jika beban pajak naik secara tiba‑tiba.
Berikut ini rangkuman data nilai tukar dan IHSG dalam enam bulan terakhir:
| Bulan | Rupiah per USD | IHSG (poin) |
|---|---|---|
| Januari | 14 500 | 6 800 |
| Februari | 14 720 | 6 560 |
| Maret | 14 950 | 6 300 |
| April | 15 200 | 6 050 |
| Mei | 15 350 | 5 900 |
| Juni | 15 400 | 5 850 |
Data tersebut memperlihatkan tren pelemahan rupiah dan penurunan indeks saham yang berkesinambungan. Oleh karena itu, para pengamat menyarankan pemerintah untuk terlebih dahulu menstabilkan kondisi makro‑ekonomi sebelum meluncurkan reformasi fiskal yang besar.
Dalam jangka menengah, alternatif kebijakan yang lebih bersifat struktural, seperti peningkatan efisiensi belanja pemerintah, perbaikan sistem pengumpulan pajak, serta dukungan pada sektor produktif, dianggap lebih tepat untuk mengembalikan kepercayaan pasar.
