Setapak Langkah – 28 Juni 2026 | Menkeu Sri Mulyani Indrawati, yang dikenal dengan sebutan Menkeu Purbaya, menyoroti temuan indikasi ketidaksesuaian pajak pada sejumlah perusahaan di Indonesia. Pemerintah menegaskan perlunya transparansi dalam pelaporan pajak untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan adil.
Berbagai data pengawasan yang dikumpulkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara laporan keuangan perusahaan dengan data pajak yang dilaporkan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan pajak dan potensi praktik penghindaran pajak.
Menkeu Purbaya menekankan tiga hal utama:
- Transparansi: Perusahaan wajib mengungkapkan secara jelas struktur pajak, termasuk insentif dan pengurangan yang diterima.
- Audit intensif: Pemerintah akan memperkuat mekanisme audit silang antara lembaga keuangan dan perpajakan.
- Sanksi tegas: Pelanggaran berulang akan dikenai denda administratif maupun tindakan hukum.
Berikut langkah-langkah yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak:
- Mengintegrasikan sistem pelaporan keuangan dengan portal pajak secara real time.
- Melakukan verifikasi data melalui audit lapangan dan pemeriksaan dokumen pendukung.
- Menyediakan pelatihan bagi departemen keuangan perusahaan tentang peraturan pajak terbaru.
- Memfasilitasi dialog terbuka antara regulator dan dunia usaha untuk mengidentifikasi hambatan kepatuhan.
Selain itu, Kementerian Keuangan berencana membentuk unit khusus yang fokus pada identifikasi pola-pola risiko pajak. Unit ini akan menggunakan teknologi analitik data untuk mendeteksi anomali secara lebih cepat.
Langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan kompetitif. Dengan kepatuhan pajak yang lebih baik, perusahaan dapat memperkuat reputasi mereka di pasar domestik maupun internasional.
