Setapak Langkah – 23 Agustus 2026 | Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan bahwa sebesar Rp 25 dari setiap Rp 100 pendapatan pajak akan dialokasikan untuk membayar bunga utang negara. Kebijakan ini menimbulkan perhatian publik, terutama setelah Laksamana (Ret.) Sukardi, mantan Menteri Keuangan, menyoroti fenomena “legacy spending” atau belanja warisan yang menambah beban fiskal jangka panjang.
Sukardi menegaskan bahwa alokasi sebesar 25% tersebut mencerminkan tingginya biaya servis utang yang harus dibayar oleh negara, sementara dana yang seharusnya dapat dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan menjadi terpaksa dialihkan ke pembayaran bunga.
Berikut adalah ringkasan poin‑poin penting yang diangkat oleh Laksamana Sukardi:
- Legacy spending mengacu pada komitmen belanja yang diwariskan dari pemerintah sebelumnya dan sulit untuk dipotong tanpa mengorbankan program‑program penting.
- Biaya bunga utang nasional pada tahun anggaran terakhir mencapai lebih dari Rp 300 triliun, menempati porsi signifikan dalam total belanja pemerintah.
- Alokasi 25% pajak untuk bunga utang berarti setiap rupiah yang dikumpulkan dari wajib pajak sebagian besar akan mengalir ke pembayaran utang, mengurangi ruang fiskal untuk investasi produktif.
- Sukardi mengusulkan peninjauan kembali kebijakan pinjaman serta peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan negara untuk menurunkan beban bunga.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi struktural, termasuk memperbaiki rasio utang terhadap PDB dan mengoptimalkan penerimaan pajak non‑langsung, agar beban bunga tidak terus meningkat. Menurutnya, penguatan basis pajak dan penurunan defisit anggaran adalah kunci untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal.
Pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan alokasi pajak ini merupakan sinyal bagi pasar bahwa pemerintah menyadari tantangan fiskal yang dihadapi. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa tanpa langkah konkret untuk menurunkan utang, tekanan pada anggaran akan tetap tinggi.
Secara keseluruhan, pernyataan Laksamana Sukardi menggarisbawahi perlunya strategi jangka panjang yang mengintegrasikan pengelolaan utang, reformasi belanja, dan peningkatan penerimaan pajak untuk menjaga stabilitas fiskal Indonesia.
