Setapak Langkah – 02 April 2026 | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan pentingnya peran Ruang Bersama Indonesia (RBI) dalam memperkuat komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang mengedepankan perspektif gender. Ia menyampaikan harapan agar RBI dapat menjadi wadah koordinasi lintas sektoral yang efektif, sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.
Dalam pernyataannya, Arifah menekankan bahwa pembangunan berperspektif gender tidak hanya sekadar menambahkan agenda kesetaraan, melainkan harus terintegrasi dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah. Menurutnya, hal ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Berikut adalah beberapa poin kunci yang diharapkan dapat diwujudkan melalui peran RBI:
- Fasilitasi dialog antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk menyusun kebijakan yang sensitif gender.
- Penyusunan data dan indikator gender yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.
- Penguatan kapasitas lembaga daerah dalam menerapkan standar gender pada program lokal.
- Promosi praktik terbaik (best practice) dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang mendukung pemberdayaan perempuan.
- Monitoring dan evaluasi berkelanjutan atas implementasi kebijakan gender di semua tingkat pemerintahan.
Arifah juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar kementerian, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pendidikan, guna memastikan bahwa perspektif gender menjadi bagian integral dalam proyek infrastruktur, program sosial, serta kebijakan ekonomi.
Dengan dukungan penuh dari RBI, diharapkan pemerintah dapat mempercepat realisasi agenda gender yang tidak hanya berfokus pada pemberdayaan perempuan secara simbolik, tetapi juga menghasilkan perubahan struktural yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga, penurunan kemiskinan, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
