Setapak Langkah – 07 Mei 2026 | Anggaran untuk penyediaan sepatu sekolah bagi siswa Sekolah Rakyat yang dipatok sebesar Rp 700 ribu per pasang memicu perdebatan sengit di media sosial. Kritik publik menyoroti tingginya harga dibandingkan dengan standar kebutuhan dasar, sementara pihak pemerintah berargumen bahwa biaya tersebut mencakup kualitas bahan dan distribusi ke seluruh wilayah.
Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi sosial, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat menanggapi polemik tersebut dengan menuntut Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membuka data secara transparan. Dalam rapat komisi, anggota meminta rincian perhitungan biaya, mekanisme pengadaan, serta laporan realisasi anggaran.
Komisi menegaskan bahwa keterbukaan data penting untuk menghindari dugaan adanya inefisiensi atau praktik korupsi. “Kami butuh bukti konkret tentang bagaimana harga Rp 700 ribu terbentuk, mulai dari harga bahan baku, proses produksi, hingga distribusi akhir,” ujar salah satu anggota komisi.
Kemensos menanggapi dengan menyatakan akan menyiapkan dokumen yang diminta dan akan mengirimkannya kepada komisi dalam waktu singkat. Kementerian juga menambahkan bahwa harga tersebut telah melalui proses lelang terbuka dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.
Berikut ini rangkuman poin-poin utama yang disampaikan dalam pertemuan komisi:
- Permintaan data detail perhitungan biaya sepatu sekolah.
- Peninjauan kembali mekanisme pengadaan melalui lelang.
- Pengawasan realisasi anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Komitmen Kemensos untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa harga Rp 700 ribu masih berada dalam kisaran wajar jika mengacu pada standar kualitas bahan dan perlindungan hak pekerja. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya evaluasi berkelanjutan agar kebijakan ini tidak menjadi beban tambahan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Masih belum jelas apakah Komisi VIII akan mengajukan rekomendasi perubahan kebijakan atau hanya menuntut laporan pertanggungjawaban. Namun, tekanan publik dan permintaan transparansi diperkirakan akan memicu diskusi lanjutan di tingkat legislatif maupun eksekutif.
