Setapak Langkah – 13 April 2026 | Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyampaikan pada Minggu, 12 April, keinginannya agar proses amandemen Konstitusi Jepang dilaksanakan secepat mungkin. Takaichi menekankan pentingnya penyelesaian revisi konstitusional sebelum masa jabatan pemerintah berakhir, guna menguatkan posisi Jepang di kancah internasional.
Ia menyoroti tiga tujuan utama amandemen: memperkuat peran militer dalam pertahanan nasional, memperluas ruang gerak kebijakan luar negeri, serta menyesuaikan ketentuan ekonomi dengan realitas global. Menurutnya, perubahan tersebut harus melewati tahapan legislasi di parlemen dan mendapatkan persetujuan mayoritas rakyat melalui referendum.
Langkah-langkah yang diusulkan meliputi:
- Pembentukan komite khusus di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyusun draf amandemen.
- Pengajuan draf tersebut ke Dewan Penasihat Konstitusi untuk peninjauan.
- Diskusi publik terbuka selama tiga bulan untuk mengumpulkan masukan warga.
- Pengambilan suara di DPR dan DPD dengan mayoritas dua pertiga.
- Pelaksanaan referendum nasional dalam waktu enam bulan setelah persetujuan legislatif.
Reaksi partai oposisi beragam; sebagian mengkritik percepatan proses sebagai ancaman terhadap prosedur demokratis, sementara pihak lain menyambut baik inisiatif tersebut sebagai langkah strategis. Pengamat politik memperkirakan bahwa proses amandemen dapat memakan waktu hingga dua tahun, tergantung pada dinamika politik dalam negeri.
Jika amandemen berhasil disahkan, Jepang diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan dalam kebijakan pertahanan, hubungan diplomatik, serta regulasi ekonomi. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga transparansi dan partisipasi publik selama seluruh proses.
