Setapak Langkah – 02 April 2026 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumumkan rencana penerapan kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan produktivitas, mengurangi kepadatan kantor, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.
Berikut adalah rincian ketentuan yang akan diterapkan:
- Hari pelaksanaan: Setiap Jumat, tanpa mengurangi hak cuti tahunan.
- Jam kerja: ASN tetap wajib bekerja selama 8 jam, dengan fleksibilitas waktu masuk dan keluar selama jam kerja resmi.
- Perangkat dan jaringan: Instansi wajib menyediakan perangkat (laptop, headset) dan akses internet yang memadai bagi pegawai yang bekerja dari rumah.
- Laporan harian: Setiap ASN wajib mengirimkan laporan aktivitas kerja secara digital kepada atasan langsung sebelum jam 17.00 WIB.
Beberapa unit kerja dikecualikan dari kebijakan ini, antara lain:
| Unit kerja | Alasan pengecualian |
|---|---|
| Bidang keamanan dan pertahanan | Kebutuhan kehadiran fisik 24 jam |
| Pelayanan publik yang memerlukan interaksi langsung | Menjaga kualitas layanan kepada masyarakat |
| Unit yang belum memiliki infrastruktur IT memadai | Masih dalam tahap pembangunan sistem |
Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan beban biaya operasional kantor, seperti listrik, air, dan konsumsi bahan bakar kendaraan dinas. Analisis awal memperkirakan potensi penghematan hingga 15% dari anggaran operasional tahunan ASN di NTB.
Selain efisiensi biaya, pemerintah provinsi menargetkan peningkatan kepuasan kerja ASN melalui fleksibilitas waktu dan pengurangan stres akibat perjalanan harian. Evaluasi berkala akan dilakukan setiap tiga bulan untuk menilai efektivitas kebijakan serta melakukan penyesuaian bila diperlukan.
