Setapak Langkah – 05 Juli 2026 | Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan klarifikasi resmi bahwa video yang beredar luas di media sosial dan mengklaim menampilkan letusan Gunung Semeru adalah tidak benar. Pada hari Selasa, 2 Juli 2024, Sekretaris Daerah Lumajang, Siti Nurhaliza, menyatakan bahwa rekaman tersebut bukan hasil pengamatan langsung dari lokasi gunung, melainkan hasil manipulasi digital yang beredar sejak awal pekan lalu.
Untuk menegaskan keaslian informasi, Pemkab Lumajang menyoroti beberapa poin penting:
- Video asli yang diambil oleh satelit dan kamera pemantauan resmi menunjukkan aktivitas yang jauh lebih tenang dibandingkan dengan adegan dramatis dalam klip viral.
- Metadata file video mengindikasikan tanggal pembuatan yang tidak sinkron dengan waktu kejadian yang diklaim.
- Beberapa elemen visual, seperti pencahayaan dan gerakan asap, tidak konsisten dengan kondisi cuaca di wilayah Lumajang pada hari tersebut.
Pejabat setempat menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan konten yang belum terverifikasi, mengingat potensi kepanikan yang dapat timbul akibat penyebaran hoaks. Mereka juga mengingatkan bahwa informasi resmi terkait aktivitas gunung berapi hanya akan disampaikan melalui kanal pemerintah dan lembaga terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Kasus ini muncul di tengah meningkatnya minat publik terhadap fenomena alam, terutama setelah beberapa kali erupsi kecil Semeru pada awal tahun ini. Media sosial menjadi platform utama penyebaran video dan foto, namun tidak semua konten memiliki dasar kebenaran. Oleh karena itu, otoritas mengajak warga untuk selalu memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya.
Langkah-langkah yang dapat diambil masyarakat untuk mengidentifikasi hoaks meliputi:
- Mengecek tanggal dan sumber file multimedia.
- Memverifikasi kehadiran laporan resmi dari instansi terkait.
- Menggunakan aplikasi atau situs pemeriksaan fakta yang terpercaya.
- Menanyakan kepada pihak berwenang setempat jika terdapat keraguan.
Dengan upaya bersama antara pemerintah, lembaga ilmu pengetahuan, dan publik, diharapkan penyebaran informasi palsu dapat diminimalisir, sehingga respons terhadap bencana alam tetap tepat waktu dan efektif.
