Setapak Langkah – 31 Juli 2026 | Komjen (purn) Oegroseno, mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri), memberikan keterangan terperinci mengenai sengketa pengadaan lahan yang melibatkan dua proyek kepolisian: Sespim Sepolwan di Ciputat, Tangerang Selatan, dan Sespim Polri Lembang di Bandung, Jawa Barat. Ia menyampaikan hal tersebut dalam rangka klarifikasi yang diminta oleh Komisi Tipidkor Polri.
Berikut rangkuman fakta utama yang dijelaskan Oegroseno:
- Proyek Sespim Sepolwan direncanakan untuk membangun fasilitas penunjang operasional Polri di kawasan Ciputat, dengan luas lahan sekitar 12,5 hektar.
- Proyek Sespim Polri Lembang ditujukan sebagai pusat pelatihan dan pengembangan kepolisian di daerah Bandung, mencakup lahan seluas sekitar 20 hektar.
- Pengadaan kedua lahan tersebut sempat mendapat sorotan publik karena dugaan ketidaksesuaian prosedur, termasuk klaim adanya tekanan terhadap pemilik tanah dan perbedaan nilai ganti rugi.
- Kortas Tipidkor Polri mengeluarkan surat panggilan klarifikasi kepada pihak terkait, termasuk Oegroseno, untuk menjawab pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam proses akuisisi.
- Oegroseno menegaskan bahwa semua tahapan pengadaan telah mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk penetapan nilai pasar yang diaudit oleh lembaga independen.
Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, berikut tabel ringkas mengenai kedua proyek:
| Lokasi | Luasan Lahan | Tujuan Proyek | Status Pengadaan |
|---|---|---|---|
| Sepolwan, Ciputat (Tangerang Selatan) | ≈ 12,5 ha | Fasilitas operasional Polri | Masih dalam proses finalisasi ganti rugi |
| Lembang, Bandung (Jawa Barat) | ≈ 20 ha | Pusat pelatihan dan pengembangan Polri | Sudah memperoleh persetujuan teknis, menunggu penyelesaian administrasi |
Oegroseno menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ia berpendapat bahwa klarifikasi yang diminta oleh Tipidkor merupakan langkah positif untuk memastikan semua prosedur telah dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Ia juga menambahkan bahwa pihak kepolisian akan terus berkoordinasi dengan pemilik lahan dan pemerintah daerah guna menyelesaikan permasalahan yang masih terbuka, demi kelancaran pelaksanaan kedua proyek strategis tersebut.
