Setapak Langkah – 01 April 2026 | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah (WFH) harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas kerja, bukan sebagai cara untuk memotong jam kerja pegawai negeri.
Dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 2024, Rini Widyantini menyampaikan bahwa WFH dapat memperkuat disiplin, mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan memperbaiki keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Ia menambahkan bahwa penurunan produktivitas yang sering dikaitkan dengan WFH sebenarnya disebabkan oleh kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan Menteri:
- WFH harus dilengkapi dengan SOP yang mengatur jam kerja, target output, dan mekanisme evaluasi.
- Instansi pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana digital yang memadai, termasuk akses internet stabil dan platform kolaborasi.
- Pengawasan kinerja tetap dilakukan secara objektif melalui penilaian hasil kerja, bukan sekadar kehadiran fisik.
- Pegawai yang melaksanakan WFH tetap berhak atas tunjangan dan hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
Menteri juga menekankan pentingnya pelatihan digital bagi aparatur negara agar dapat memanfaatkan alat‑alat kerja jarak jauh secara efektif. Ia berharap bahwa dengan penerapan SOP yang ketat, WFH dapat menjadi motor penggerak reformasi birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan menurunkan tingkat kelelahan kerja.
Selanjutnya, Kementerian PANRB akan melakukan monitoring berkala terhadap implementasi WFH di berbagai kementerian dan lembaga. Hasil monitoring akan dijadikan bahan evaluasi untuk menyempurnakan regulasi serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah pusat.
