Setapak Langkah – 15 Mei 2026 | Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang melarang acara nonton bareng (nobar) film “Pesta Babi“. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh wartawan dari berbagai media nasional.
Alasan Pemerintah Membuka Diskusi
- Menjaga kebebasan berekspresi dalam seni dan budaya.
- Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat secara konstruktif.
- Menggunakan masukan publik sebagai dasar evaluasi kebijakan terkait sensor dan regulasi media.
Yusril menegaskan bahwa proses evaluasi film harus melalui mekanisme yang transparan, melibatkan lembaga terkait, dan tidak bersifat melarang secara sepihak. Ia juga menolak rumor‑rumor yang beredar di media sosial yang menyatakan bahwa pemerintah telah melarang penayangan atau nobar film tersebut.
Pernyataan ini diharapkan dapat menenangkan publik yang khawatir akan adanya pembatasan kebebasan menonton film serta menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi kebebasan sipil sambil tetap menjaga nilai‑nilai moral yang berlaku di masyarakat.
