Setapak Langkah – 31 Maret 2026 | Pemerintah mengumumkan penyesuaian jadwal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah mulai minggu depan. Mulai 1 April 2026, MBG akan diberikan selama lima hari dalam seminggu, sesuai dengan jadwal belajar standar di sebagian besar sekolah negeri dan swasta. Kebijakan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) virtual bersama Presiden pada 28 Maret 2026 dan disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Latar Belakang Penyesuaian
Program MBG sebelumnya disalurkan selama enam hari, termasuk hari Sabtu, untuk memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang cukup setiap hari. Namun, dengan meningkatnya tekanan pada anggaran negara akibat krisis energi global serta kebutuhan untuk mengoptimalkan belanja publik, Kementerian Keuangan mengusulkan penghematan signifikan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memperkirakan pengurangan satu hari penyaluran dapat menghemat hingga Rp 40 triliun per tahun.
Pengecualian Daerah 3T dan Wilayah Stunting Tinggi
Meski penurunan hari penyaluran berlaku secara umum, ada dua pengecualian utama. Daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi akan tetap menerima MBG selama enam hari, termasuk Sabtu. Dadan Hindayana menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjamin anak-anak di daerah paling rentan tidak kehilangan akses gizi harian. Data pemetaan menggunakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menjadi acuan untuk mengidentifikasi wilayah prioritas, terutama di wilayah Indonesia timur, Sumatera, dan Papua.
Implikasi Anggaran dan Efisiensi
Pengurangan satu hari penyaluran MBG di sebagian besar sekolah diproyeksikan menghasilkan penghematan sekitar Rp 40 triliun, angka yang masih bersifat perkiraan kasar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa meski terjadi efisiensi, program MBG tidak akan terhenti. “Jangan sampai krisis membuat MBG dihentikan. Masih banyak cara lain untuk menghemat,” ujarnya dalam diskusi dengan wartawan. Ia menegaskan ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung keberlangsungan program, bahkan di tengah dampak konflik Timur Tengah yang mempengaruhi pasar energi.
Operasional di Tengah Kebijakan WFH
Badan Gizi Nasional juga menegaskan bahwa penyesuaian pola kerja ASN menjadi empat hari di kantor dan satu hari kerja dari rumah (WFH) tidak akan mengganggu distribusi MBG. Dadan Hindayana menyatakan bahwa seluruh layanan, termasuk penyaluran kepada peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, akan tetap berjalan optimal. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat akan memastikan data akurat mengenai jumlah sekolah, peserta, serta prevalensi stunting di masing‑masing wilayah.
Reaksi Masyarakat dan Stakeholder
Berbagai pihak menyambut kebijakan ini dengan beragam pandangan. Organisasi masyarakat sipil menilai langkah efisiensi perlu diimbangi dengan jaminan kualitas gizi, terutama bagi anak-anak di daerah terpinggirkan. Sekolah di daerah non‑3T melaporkan kesiapan menyesuaikan jadwal distribusi MBG sesuai hari belajar, sementara lembaga kesehatan mengingatkan pentingnya monitoring gizi pasca‑implementasi.
Secara keseluruhan, penyesuaian jadwal MBG mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan gizi anak dan tekanan fiskal. Dengan tetap mempertahankan enam hari penyaluran di wilayah paling rentan, program diharapkan dapat terus berkontribusi pada penurunan angka stunting nasional sambil memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan dana ke sektor prioritas lainnya.
