Setapak Langkah – 27 April 2026 | Penilaian terbaru yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Program Makanan Bergizi (APPMBGI) menyatakan bahwa program Makanan Bergizi (MBG) telah berjalan dengan tingkat efektivitas dan akuntabilitas yang tinggi. Evaluasi mencakup analisis pelaksanaan program di berbagai daerah, transparansi penggunaan anggaran, serta dampak gizi yang dirasakan oleh penerima manfaat.
Berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan, antara lain peningkatan persentase anak balita yang tercapai standar gizi, penurunan angka stunting, serta pengelolaan dana yang lebih terkontrol melalui sistem digital. Namun, meski capaian positif, APPMBGI menyoroti perlunya kerangka hukum yang lebih kuat untuk menjamin keberlanjutan dan kepastian operasional program.
Berikut beberapa poin utama yang diusulkan dalam rekomendasi APPMBGI:
- Menyusun undang‑undang khusus yang mengatur pelaksanaan MBG, sehingga menjadi payung hukum setingkat undang‑undang nasional.
- Mengintegrasikan sistem kontrol internal dan eksternal, termasuk audit berkala oleh lembaga independen.
- Mengoptimalkan mekanisme pelaporan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisir praktik korupsi.
- Memberdayakan pihak daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan, sekaligus memastikan standar nasional tetap terpenuhi.
- Mengalokasikan anggaran yang cukup dan berkelanjutan, dengan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana.
Para pakar kebijakan publik menilai bahwa pengesahan regulasi setingkat undang‑undang akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam distribusi makanan bergizi. Selain itu, landasan hukum yang kuat diharapkan dapat mempermudah penggalangan dana dari sektor swasta dan donor internasional.
Dengan langkah tersebut, MBG tidak hanya akan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi model program sosial yang dapat direplikasi di sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Penetapan payung hukum yang jelas diyakini akan memperkuat akuntabilitas, menurunkan risiko penyalahgunaan dana, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
