Setapak Langkah – 05 Agustus 2026 | Polri melalui Direktorat Lalu Lintas (Korlantas) resmi meluncurkan sistem pengenalan wajah (face recognition) yang terintegrasi dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta basis data Kependudukan (Dukcapil). Sistem ini ditujukan untuk memperkuat upaya penindakan terhadap pelanggaran penggunaan plat nomor palsu di jalan raya.
Dengan menggabungkan teknologi biometrik dan data kependudukan, kamera pengawas yang dipasang di titik‑titik rawan dapat memindai wajah pengemudi secara otomatis, mencocokkannya dengan data identitas yang tersimpan di Dukcapil, serta mengaitkannya dengan nomor kendaraan yang terdeteksi oleh ETLE. Bila terdapat ketidaksesuaian antara identitas pemilik dan nomor plat, sistem akan mengirimkan peringatan real‑time ke pusat komando Korlantas untuk ditindaklanjuti.
Berikut alur kerja sistem secara singkat:
- 1. Kamera ETLE menangkap gambar plat nomor serta wajah pengemudi.
- 2. Data wajah dikirim ke modul face recognition untuk proses pencocokan.
- 3. Hasil pencocokan dibandingkan dengan data identitas di Dukcapil.
- 4. Jika ada ketidaksesuaian, alarm otomatis muncul dan petugas lapangan diberi notifikasi.
- 5. Petugas melakukan pemeriksaan langsung dan, bila terbukti, menindak pelanggar sesuai regulasi.
Implementasi ini diharapkan dapat menurunkan angka kendaraan dengan plat nomor palsu, yang selama ini sering menjadi sarana untuk menghindari pajak, melanggar regulasi lalu lintas, bahkan terlibat dalam aksi kriminal. Selain itu, penggunaan data terpusat dari Dukcapil memungkinkan proses verifikasi yang lebih akurat dan cepat.
Ke depan, Korlantas berencana memperluas jaringan kamera ETLE dengan integrasi AI yang lebih canggih, serta menambah cakupan data Dukcapil untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi khusus yang mengatur penggunaan data biometrik dalam konteks penegakan lalu lintas, guna melindungi privasi warga.
Dengan langkah ini, Polri menegaskan komitmennya dalam memanfaatkan teknologi modern untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan negara.
