Setapak Langkah – 07 April 2026 | Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, pada Senin, 1 April 2026. Pertemuan ini difokuskan pada upaya optimalisasi pelaksanaan lima pilar utama dalam program P5HAM (Pilar Hak Asasi Manusia), yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Rapat yang berlangsung di gedung DPR, Senayan, dihadiri oleh seluruh anggota Komisi XIII, ketua komisi, serta pejabat terkait dari Kementerian HAM. Agenda utama pertemuan dirangkum dalam poin-poin berikut:
- Evaluasi pelaksanaan program P5HAM pada tahun anggaran 2025.
- Identifikasi tantangan struktural dan operasional yang menghambat pencapaian target hak asasi manusia.
- Pembahasan mekanisme koordinasi lintas kementerian untuk meningkatkan sinergi kebijakan.
- Penetapan langkah konkret dalam memperkuat monitoring dan evaluasi program.
Dalam sambutannya, Menteri Natalius Pigai menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan pendukung, termasuk peningkatan anggaran, pelatihan aparat, serta penguatan lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan hak-hak dasar.
Komisi XIII, melalui Ketua Komisi, menanggapi dengan menyoroti beberapa isu kritis yang masih memerlukan perhatian khusus, antara lain: penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di daerah konflik, peningkatan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan, serta perlindungan hak budaya bagi masyarakat adat.
Berikut adalah ringkasan komitmen yang disepakati bersama dalam bentuk tabel:
| Poin | Tindak Lanjut |
|---|---|
| Penguatan koordinasi lintas sektor | Pembentukan tim kerja inter‑ministerial yang melapor bulanan ke DPR. |
| Peningkatan anggaran P5HAM | Penambahan alokasi sebesar 15% pada APBN 2027. |
| Pengawasan independen | Penunjukan lembaga non‑pemerintah sebagai auditor eksternal. |
| Pelatihan aparatur | Penyelenggaraan modul pelatihan hak asasi manusia bagi 2.000 pegawai negeri. |
Rapat kerja ini diakhiri dengan penetapan jadwal pertemuan lanjutan pada kuartal berikutnya, guna meninjau progres implementasi poin‑poin yang telah disepakati. Kedua belah pihak sepakat bahwa keberhasilan optimalisasi P5HAM sangat tergantung pada komitmen bersama serta pemantauan berkelanjutan.
