Setapak Langkah – 03 April 2026 | Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan bahwa program Motor Gratis (Motis) Lebaran 2026 telah berhasil menyalurkan sebanyak 12.419 sepeda motor ke masyarakat. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi beban biaya transportasi keluarga menjelang hari raya Idul Fitri.
Motor gratis tersebut diprioritaskan bagi keluarga berpendapatan rendah, wilayah dengan akses transportasi publik terbatas, serta daerah yang terdampak bencana alam dalam satu tahun terakhir. Distribusi dilakukan secara bertahap mulai bulan Mei hingga akhir Juli 2026, dengan koordinasi antar pemerintah provinsi, kabupaten, dan lembaga sosial.
| Parameter | Target | Realisasi | Selisih |
|---|---|---|---|
| Jumlah Motor Gratis | 13.000 unit | 12.419 unit | -581 unit |
Meski belum mencapai target penuh, realisasi sebesar 12.419 unit mencerminkan keberhasilan logistik dan koordinasi lintas sektoral. Penyebab selisih antara target dan realisasi antara lain keterlambatan pengiriman kendaraan dari produsen serta penyesuaian prioritas daerah penerima yang berubah selama proses penyaluran.
Berikut beberapa poin penting yang diuraikan dalam laporan DJKA:
- Motor yang disalurkan mayoritas berkapasitas 110 cc, cocok untuk kebutuhan harian dan perjalanan jarak pendek.
- Setiap penerima wajib mengikuti pelatihan singkat mengenai perawatan kendaraan dan keselamatan berkendara.
- Pengawasan penggunaan motor dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi dengan Dinas Perhubungan setempat.
Kemenhub menegaskan komitmen untuk menutup selisih target dengan mengoptimalkan sisa anggaran tahun anggaran 2026 dan menyiapkan program lanjutan pada tahun 2027. Pemerintah juga mengajak sektor swasta serta lembaga non‑pemerintah untuk berpartisipasi dalam mendukung program serupa demi memperluas dampak sosial positif.
Dengan realisasi ini, diharapkan mobilitas masyarakat selama periode Lebaran meningkat, biaya transportasi keluarga berkurang, dan tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan transportasi pemerintah menjadi lebih baik.
